Tenggarong – Temuan senjata tajam (sajam) dan bahan bakar berupa bensin oleh petugas kepolisian memicu ketegangan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak (MAKARA) di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Jumat (23/8/2024).
Demonstrasi ini berawal dari kekecewaan mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbarui ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada. Putusan tersebut mengatur batas usia calon kepala daerah dan ambang batas parlemen, yang dianggap mahasiswa mengancam demokrasi dan membuka peluang bagi praktik nepotisme.
Polresta Samarinda berusaha mengendalikan situasi dengan mengimbau massa untuk membubarkan diri, namun upaya ini diabaikan. Ketegangan meningkat saat massa membakar ban bekas di depan gerbang DPRD, memicu bentrokan dengan petugas yang mencoba memadamkan api.
Situasi semakin tidak terkendali dengan temuan bahwa beberapa demonstran membawa senjata tajam dan bahan bakar minyak jenis pertalite. Kericuhan tidak dapat dihindarkan, dengan beberapa petugas terkena lemparan botol dan siraman bensin dari para demonstran.
Warga setempat, Salehuddin, menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini. “Kami merasa terganggu, terutama dengan bahaya yang muncul dan kemacetan yang terjadi,” ungkapnya.
Sebelum situasi memburuk, Wakil Ketua DPRD Kaltim, M. Samsun, sempat menemui para demonstran dan menyatakan bahwa aspirasi mereka akan diteruskan ke pemerintah pusat. “Saya sudah mendengar apa yang menjadi keresahan kalian, dan ini adalah suara rakyat yang akan kami bawa ke pusat,” katanya. Samsun juga menegaskan pentingnya menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tanpa kekerasan.
Dia menambahkan, “Aspirasi ini adalah suara rakyat, dan kami akan memastikan bahwa suara ini sampai ke DPR RI.”
Meskipun DPRD Kaltim telah berupaya menampung dan menyampaikan tuntutan mahasiswa, kericuhan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam menangani aspirasi publik, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (GT)
