Ayobaca.co, Samarinda – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur, Mohammad Sukri, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama tahun 2024. Menurutnya, Polri telah berhasil menjaga stabilitas dan keamanan nasional, terutama dalam mengawal dua agenda besar, yakni Pemilu pada 14 Februari dan Pilkada Serentak pada 27 November 2024.
“Seluruh rangkaian Pemilu dan Pilkada berjalan lancar, aman, dan kondusif. Ini menjadi bukti nyata bahwa Polri telah bekerja keras untuk memastikan stabilitas negara tetap terjaga,” ujar Sukri saat ditemui di Kantor JMSI Kaltim, Jalan Rapak Indah, Samarinda, Kamis (2/1/2025).
Sebagai mantan wartawan kriminal, Sukri menilai Polri telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, terutama di wilayah strategis seperti Kalimantan Timur. Ia menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil dari reformasi internal dan penerapan prinsip presisi yang terus diupayakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
“Polri mampu memastikan bahwa agenda nasional berjalan sesuai harapan. Ini tidak hanya soal pengamanan, tetapi juga upaya preventif yang mereka lakukan,” tambahnya.
Namun demikian, Sukri mengakui bahwa Polri masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah tuduhan ketidaknetralan yang dilontarkan sejumlah pihak selama proses Pemilu dan Pilkada. Tuduhan ini, meskipun tidak terbukti, dinilai dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
“Isu seperti ini perlu ditangani dengan serius. Namun, saya percaya Polri memiliki peluang besar untuk memperbaiki citranya pada tahun 2025 dengan terus menunjukkan profesionalisme dan integritas,” kata Sukri.
Ia juga optimis bahwa Polri, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, akan semakin memperbaiki kinerjanya, terlebih dengan dukungan pemerintahan baru yang memiliki komitmen kuat terhadap reformasi hukum. Menurut Sukri, sinergi antara Polri dan kejaksaan menjadi kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan publik.
“Saya melihat ada komitmen dari Kapolri dan juga dari kejaksaan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Upaya ini penting, terutama mengingat berbagai isu yang sedang melanda dunia peradilan kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sukri mengutip laporan akhir tahun Komisi III DPR RI yang menyebut Polri sebagai lembaga penegak hukum paling responsif selama tahun 2024. Menurutnya, penilaian tersebut mencerminkan bahwa Polri tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga responsif terhadap aduan masyarakat.
“Komisi III menilai Polri adalah mitra yang paling cepat menindaklanjuti berbagai pengaduan. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sukri.
Ia menjelaskan, laporan masyarakat yang ditangani Polri meliputi berbagai isu, seperti profesionalisme aparat, penyalahgunaan wewenang, hingga pelayanan publik. Respons cepat Polri dalam menangani aduan ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
“Polri terus menunjukkan bahwa mereka adalah lembaga yang siap berbenah dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Pencapaian ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh di tahun 2025,” tutup Sukri. */
