ayobaca.co, Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan posyandu balita meski terbentur kendala anggaran.
Saat ini, setiap posyandu di Kukar memiliki lima kader, dengan total 819 posyandu yang beroperasi di seluruh wilayah Kukar, baik yang dibentuk oleh pemerintah melalui desa atau kelurahan, maupun yang dibentuk oleh perusahaan.
Dari lima kader yang ada per posyandu, baru tiga yang telah mengikuti pelatihan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelatihan kader posyandu.
“Dua kader lainnya belum sempat dilatih. Karena adanya efisiensi anggaran, kemungkinan besar tahun ini tidak semuanya bisa mengikuti pelatihan,” ungkapnya saat ditemui dalam sebuah acara pada Kamis (8/5/25).
Arianto optimis, jika anggaran memungkinkan, dua kader yang belum dilatih dapat segera mengikuti pelatihan, sehingga kualitas layanan posyandu di Kukar dapat lebih meningkat.
Arianto menyebut, kelima kader yang ada saat ini difokuskan untuk memberikan layanan kesehatan kepada balita, ibu hamil, dan bayi.
“Pelatihan untuk balita memang lebih kompleks, karena mencakup edukasi, pencatatan tumbuh kembang, pemberian penyuluhan, serta latihan berbicara dan pemberian makanan tambahan,” jelasnya.
Sementara itu, kader untuk layanan remaja dan lansia, lanjut Arianto, akan diambil dari Dinas Kesehatan dan dibantu oleh kader posyandu.
“Namun, honorarium untuk semua kader posyandu, baik untuk balita maupun lansia, tetap akan dibayarkan melalui DPMD yang di titipkan di desa masing-masing,” pungkasnya. (Adv/dpmd kukar)
