ayobaca.co, Samarinda — Program pendidikan gratis atau Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah agar tetap berjalan berkelanjutan dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Syahariah Mas’ud, menilai program tersebut sebaiknya lebih diprioritaskan pada sektor pendidikan yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yakni SMA dan SMK, serta masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, program Gratispol merupakan langkah positif pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan.
“Kalau untuk SMA dan SMK, baik swasta maupun negeri, itu memang kewajiban provinsi. Yang menjadi pertanyaan, program gratis untuk S1, S2, dan S3 sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar Syahariah, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, secara aturan pemerintah provinsi memang memiliki tanggung jawab utama pada pendidikan menengah. Sementara pendidikan tinggi, mulai jenjang sarjana hingga doktoral, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, Syahariah tetap mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang berupaya memperluas program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan di daerah.
“Saya bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan pendidikan gratis sampai S1, S2, dan S3,” katanya.
Namun, ia mengingatkan kondisi keuangan daerah saat ini tidak sekuat proyeksi awal. Dalam perencanaan sebelumnya, kapasitas APBD Kaltim diperkirakan mencapai sekitar Rp24 triliun, namun realisasinya turun menjadi sekitar Rp12 triliun.
Kondisi itu dinilai berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas, termasuk Gratispol.
Berdasarkan data LKPJ 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026, realisasi bantuan pendidikan tercatat mencapai Rp288,5 miliar yang telah disalurkan kepada 63.603 mahasiswa.
Sementara pada 2026, Pemprov Kaltim menargetkan sebanyak 158.981 mahasiswa menerima manfaat program dengan proyeksi anggaran sekitar Rp813,5 miliar untuk pendidikan tinggi.
Di sektor pendidikan menengah, program Gratispol juga diwujudkan melalui pembagian seragam gratis bagi 65.004 siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menjalin kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) langsung ke pihak kampus.
Meski capaian program dinilai cukup besar, Syahariah menegaskan pelaksanaan Gratispol perlu dilakukan secara lebih selektif agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
“Kalau program S1, S2, dan S3 tetap berjalan, mungkin porsinya bisa dikurangi. Masyarakat yang mampu sebaiknya membayar sendiri terlebih dahulu,” tegasnya.
Ia menilai bantuan pendidikan seharusnya lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Selain menyoroti soal anggaran, Syahariah juga menanggapi kritik sebagian mahasiswa terkait pelaksanaan Gratispol. Ia berharap setiap masukan dapat disampaikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif.
“Kalau memang ada yang kurang, mari dibicarakan baik-baik. Saya berharap mahasiswa juga menghargai upaya pemerintah,” pungkasnya. (Danny)
