ayobaca.co, Kukar – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah proaktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Salah satu fokus utama DKP Kukar adalah memberdayakan masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Untuk mencapai tujuan ini, DKP Kukar menyadari pentingnya data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perencanaan program pembangunan yang tepat sasaran.
Salah satu langkah konkret yang diambil DKP Kukar adalah dengan mengikuti Sosialisasi Regsosek dan Pelatihan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) yang diselenggarakan pada 3-4 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Kukar dan Kementerian PPN/Bappenas.
Kepala Bidang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan DKP Kukar, Eny Hariyana, menjelaskan bahwa bimbingan teknis (bimtek) ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam mengelola data sosial ekonomi, khususnya data kemiskinan yang diperoleh melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Pemahaman yang mendalam tentang data ini akan menjadi kunci dalam merancang program-program pembangunan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui aplikasi SEPAKAT, Pemkab Kukar mendapatkan akses terhadap data Regsosek yang komprehensif dan mutakhir. Data ini mencakup berbagai informasi penting tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap layanan dasar, kondisi perumahan, dan tingkat pendidikan. Dengan memanfaatkan data ini, DKP Kukar dapat mengidentifikasi secara lebih akurat kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut.
“Bimtek ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang data Regsosek, tetapi juga memberikan pelatihan praktis tentang bagaimana menggunakan aplikasi SEPAKAT untuk menganalisis dan memvisualisasikan data tersebut. Dengan demikian, ASN DKP Kukar akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengolah data dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan,” jelas Eny.
Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memanfaatkan data Regsosek untuk perencanaan pembangunan. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kukar atas komitmennya dalam meningkatkan kualitas data dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Data Regsosek merupakan aset berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran. Dengan memanfaatkan data ini secara optimal, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Cholifihani.
Partisipasi aktif DKP Kukar dalam bimtek ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Dengan memanfaatkan data Regsosek secara optimal, DKP Kukar dapat merancang program-program pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Beberapa contoh program yang dapat dirancang berdasarkan data Regsosek antara lain:
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kelautan dan perikanan.
Program peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi bagi masyarakat pesisir, khususnya bagi anak-anak nelayan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
(ADV/DKP KUKAR)
