ayobaca.co, Samarinda — Persoalan proyek pembangunan sekolah yang mangkrak di sejumlah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat perhatian DPRD Kaltim. Sejumlah pembangunan yang belum rampung dinilai telah mengganggu aktivitas belajar mengajar dan berdampak pada kenyamanan siswa di sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, mengatakan pihaknya menemukan berbagai persoalan saat melakukan peninjauan lapangan bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kaltim di beberapa wilayah, seperti Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu.
Dari hasil pengecekan tersebut, masih ada proyek sekolah yang belum selesai meski anggaran telah dialokasikan sejak tahun lalu.
“Di dapil saya memang menjadi prioritas pembahasan. Ada beberapa proyek yang masuk dalam agenda evaluasi LKPJ gubernur,” kata Syahariah usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).
Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Menurutnya, progres pembangunan sekolah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan.
Bangunan sekolah yang seharusnya selesai pada 2026 itu, kata dia, hingga kini baru berdiri rangka bangunannya saja.
Syahariah mengungkapkan proyek tersebut akhirnya mengalami putus kontrak karena kontraktor tidak mampu melanjutkan pekerjaan. Selain terkendala kondisi medan, pihak pelaksana juga disebut menghadapi persoalan pembiayaan.
Akibat proyek yang terbengkalai, siswa terpaksa belajar di ruang sementara dengan kondisi yang kurang layak. Bahkan beberapa ruangan mengalami kebocoran ketika hujan turun.
“Ruangan kepala sekolah saja masih bocor. Kalau hujan deras kadang ruangan dikosongkan karena tidak memungkinkan dipakai belajar,” ujarnya.
Ia menilai persoalan fasilitas pendidikan seperti ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena menyangkut hak siswa untuk mendapatkan lingkungan belajar yang layak dan aman.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim kembali menjadwalkan peninjauan lapangan guna melihat langsung kondisi sekolah-sekolah yang mengalami persoalan pembangunan.
Selain menyoroti proyek mangkrak, Syahariah juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim melakukan evaluasi lebih ketat terhadap kontraktor pelaksana proyek.
Menurutnya, proses penunjukan pelaksana harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan teknis dan finansial agar pekerjaan tidak berhenti di tengah jalan.
“Jangan sampai proyek diterima begitu saja, lalu ditinggalkan. Yang dirugikan akhirnya anak-anak kita,” tegasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi Pansus LKPJ, Disdikbud Kaltim tercatat memiliki sejumlah proyek putus kontrak dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengawasan pelaksanaan proyek pendidikan.
Tak hanya di Kabupaten Paser, DPRD juga menemukan sejumlah persoalan lain di berbagai daerah. Di PPU, pembangunan ruang praktik dan renovasi kelas SMKN 1 belum selesai hingga kontraknya diputus.
Sementara pembangunan sekolah baru SMAN 2 Paser Belengkong masih terkendala administrasi hibah lahan, meski tanah sekolah telah memiliki sertifikat.
Di Balikpapan, SMK 7 masih kekurangan fasilitas bangku kelas dan harus meminjam dari sekolah lain. Akses menuju sekolah tersebut juga sering terendam air laut pasang.
Sedangkan di Kutai Timur, DPRD menemukan adanya keretakan pada bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara meski proyek telah selesai dikerjakan.
Syahariah memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal penyelesaian proyek-proyek pendidikan tersebut agar dapat segera dimanfaatkan siswa.
“Saya berharap sekolah-sekolah yang bermasalah ini bisa segera diselesaikan dan tidak kembali tertunda,” katanya.
Ia juga menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan di daerah pemilihannya, tetapi mencakup seluruh wilayah Kaltim yang masih menghadapi persoalan fasilitas pendidikan.
Menurutnya, pembenahan infrastruktur sekolah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi menunjang kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. (Danny)
