ayobaca.co, Kukar – Polemik limbah tambang dan banjir di wilayah RT 021 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, terus memanas. Warga menuntut kepastian siapa yang bertanggung jawab, sementara perusahaan berdalih ini akibat kondisi alam.
Untuk mengakhiri polemik ini, Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid mendorong dilakukannya investigasi bersama lintas instansi.
Menurutnya, sudah saatnya DPRD Kukar turun langsung bersama pihak teknis seperti Dinas ESDM Kaltim, DLHK Kukar, hingga Balai Sungai, guna memastikan sumber pencemaran dan banjir.
“Karena pihak perusahaan beralasan ini terjadi karena faktor alam dan pengaruh beberapa perusahaan lain di sekitar warga, maka kita akan undang semua pihak, termasuk ESDM Kaltim, DLHK Kukar bahkan Balai Sungai,” ujar Rasyid.
Rasyid menilai, selama ini masyarakat hanya menjadi korban tanpa ada pihak yang secara terbuka menyatakan tanggung jawab.
Dengan melibatkan instansi resmi, hasil investigasi bisa digunakan sebagai dasar tindakan konkret ke depan.
“Kalau perusahaan merasa bukan mereka sendiri penyebabnya, maka kami minta semua perusahaan yang terlibat dalam kerusakan ini ikut menyelesaikan persoalan,” katanya.
Dia juga berharap agar DPRD Kukar mengambil sikap tegas setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan tidak membiarkan persoalan ini mengendap begitu saja.
“Jangan sampai setelah RDP, semuanya menguap tanpa solusi. Masyarakat menunggu bukti nyata,” pungkasnya.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa masyarakat Desa Batuah menuntut transparansi dan keadilan, sekaligus menjadikan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam advokasi hak-hak warga terhadap dampak lingkungan dari industri ekstraktif. (adv/yh)
