DPMD Kukar Sinergikan Pemerintah dan Pelaku Usaha untuk Perkuat UMKM Pascatambang

Kegiatan FGD Penguatan dan Pengembangan UMKM.

Ayobaca.co, Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Aston Samarinda, Jumat (24/10/2025), sebagai upaya memperkuat UMKM terdampak tambang melalui kolaborasi lintas pihak.

Forum ini menjadi sarana menyusun strategi agar UMKM tetap tangguh di tengah perubahan ekonomi pascatambang.

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar,Ahmad Irji’I, menjelaskan FGD berfungsi memetakan tantangan UMKM, membuka peluang usaha, dan merumuskan model pemberdayaan yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal agar strategi yang dirumuskan dapat diterapkan efektif.

“Kegiatan FGD ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat proses transisi ekonomi pascatambang di Kalimantan Timur. Melalui dialog lintas pihak, kita berharap muncul gagasan konkret dan kolaborasi jangka panjang untuk membangun UMKM yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ahmad Irji’I Senin (3/11/2025).

Menurut Ahmad, transisi energi nasional menyebabkan masyarakat yang bergantung pada industri tambang menghadapi penurunan pendapatan dan minimnya alternatif pekerjaan.

Di Kukar, Paser, dan Samarinda, situasi ini menuntut munculnya sektor alternatif, termasuk UMKM berbasis potensi lokal.

BPS Kalimantan Timur 2024 mencatat sektor pertambangan masih mendominasi PDRB 2023 sebesar 46 persen.

Meski peluang ada, banyak UMKM masih terkendala modal, kapasitas usaha, keterbatasan teknologi digital, serta lemahnya sinergi antara program pemerintah dan CSR perusahaan.

FGD diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan strategi konkret untuk menguatkan UMKM yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul rekomendasi nyata dan gagasan inovatif untuk memperkuat UMKM di wilayah terdampak tambang. FGD juga menjadi wadah pertukaran ide antara pemerintah daerah, pelaku usaha, forum perempuan, pendamping UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan ekonomi lokal di Kalimantan Timur dapat berlangsung secara inklusif, mandiri, dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv/dpmd kukar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *