Ayobaca.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2025 pada Selasa pagi (22/7/2025), bertempat di Aula Kantor Bappeda, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, Jalan Robert Wolter Mongisidi, Timbau, Tenggarong.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, didampingi Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Asisten I Setdakab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, serta Asisten II Ahyani Fadianur Diani. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kukar turut hadir dalam kegiatan ini.
Rakordal menjadi forum penting dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan selama semester pertama 2025. Rapat ini juga menjadi sarana untuk meninjau capaian pembangunan, serapan anggaran, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, guna menyusun langkah perbaikan ke depan.
Dalam paparannya, Bupati Aulia menyampaikan sejumlah permasalahan mendasar terkait pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
“Target pendapatan 2025 berdasarkan hasil prognosis saat ini diperkirakan tidak tercapai, sementara belanja daerah justru melebihi asumsi pendapatan. Ini berisiko menimbulkan defisit dan harus segera ditangani,” jelas Aulia.
Ia menekankan pentingnya penyesuaian belanja terhadap perubahan asumsi pendapatan, untuk mencegah defisit anggaran yang dapat berdampak pada utang pemerintah. Bupati juga mendorong penghematan pada biaya operasional, seperti listrik, air, serta penunjang kegiatan lainnya.
“Belanja yang dikurangi harus dipastikan tidak berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Kita harus tetap menjaga mutu layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aulia meminta seluruh perangkat daerah untuk membangun pola kerja yang lebih kolaboratif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan aset serta anggaran daerah.
“Seluruh perangkat daerah agar dapat membangun pola kerja yang lebih kolaboratif, efektif dan efisien. Tetap fokus pada pencapaian kinerja pemerintah seperti penurunan tingkat kemiskinan, pengendalian inflasi, dan peningkatan iklim investasi yang kondusif,” pintanya.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pembangunan, Bupati juga meminta Kepala OPD dan Camat agar segera menyusun dan mendesain prioritas pembangunan sesuai dengan visi-misi daerah, dari Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik.
Ia mengingatkan pentingnya menyusun laporan pengendalian dan evaluasi secara rinci dan terarah berdasarkan tagging kebijakan dan sumber pengusulan seperti Program Dedikasi, SPM, Kemiskinan, Inflasi, Hibah, Bansos, dan Pokir.
“Kepala perangkat daerah perlu membentuk tim pengendalian dan evaluasi kinerja yang kuat dengan personil kompeten. Ini penting untuk menjaga komitmen atas target-target yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2025,” tambahnya.
Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Bupati Aulia menekankan bahwa perangkat daerah strategis seperti Setda, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, dan BKPSDM harus bersinergi secara terintegrasi untuk memperkuat sistem kelembagaan dan akuntabilitas daerah.
“Sekretariat Daerah juga saya minta untuk mempersiapkan sistem reward and punishment yang terintegrasi dengan kebijakan pemberian TPP, berdasarkan pencapaian target pembangunan,” pungkasnya.
Melalui Rakordal ini, Pemkab Kukar berharap seluruh OPD dapat melakukan evaluasi menyeluruh dan bergerak cepat menyesuaikan strategi pembangunan yang adaptif dan akuntabel untuk semester kedua 2025.
Penulis : Rahmiatul Daniansyah
Editor : Lutfi
