Ayobaca.co, Tenggarong – Pemerintah Desa Kahala Ilir di Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terus memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sejak berdiri pada 2015, BUMDes Kahala Ilir mengandalkan dua unit usaha utama, yakni distribusi gas LPG dan jasa angkutan sawit, untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
Kepala Desa Kahala Ilir, Mahlan, menjelaskan bahwa perkembangan BUMDes tidak berlangsung dengan cepat.
Dengan modal awal yang terbatas, pengelolaan dilakukan secara bertahap hingga kini mulai memberikan hasil yang nyata.
Kontribusi BUMDes terhadap PAD mencapai kurang lebih Rp11 juta per tahun, angka yang dinilainya hasil dari manajemen yang konsisten dan dukungan masyarakat.
“BUMDes kita ini sudah berjalan dari tahun 2015. Jadi kira-kira sudah sembilan sampai sepuluh tahun,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Unit usaha pendistribusian LPG membantu memenuhi kebutuhan energi harian warga, sementara jasa angkutan sawit memberi kemudahan bagi petani lokal dalam mengirim hasil panennya ke pabrik.
BUMDes juga memperluas usaha dengan menyediakan jasa pengangkutan minyak sawit mentah (CPO) guna memaksimalkan potensi usaha desa.
Selain itu, Mahlan menegaskan bahwa keberadaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih di desa tidak saling tumpang tindih.
Keduanya telah memiliki pembagian peran yang jelas; BUMDes menjadi sumber penguatan PAD, sedangkan koperasi berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggotanya.
Sementara itu, kepala PMPD Kukar, Arianto menilai BUMDes Kahala Ilir telah menunjukkan praktik pengelolaan yang sejalan dengan arah pembangunan desa.
BUMDes dinilai mampu melibatkan masyarakat secara aktif, membuka ruang ekonomi baru, serta menumbuhkan kemandirian dalam skala lokal.
DPMPD menilai bahwa penguatan kapasitas pengelola dan penataan administrasi perlu terus dikembangkan.
Hal ini penting agar BUMDes tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mampu memperluas unit usaha. Semakin besar cakupan usaha, semakin besar pula peluang peningkatan PAD desa.
DPMPD juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat perlu dijaga untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kepercayaan publik tetap stabil.
“BUMDes adalah ujung tombak ekonomi desa. Kami berharap seluruh BUMDes di Kutai Kartanegara terus berkreasi, menjaga transparansi, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah desa serta masyarakat,” tutupnya. (adv/dpmd kukar)
