ayobaca.co, Tenggarong – Kehadiran transportasi bajaj berbasis aplikasi di Tenggarong mulai menarik perhatian publik. Di tengah respons positif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memilih bersikap hati-hati dengan meminta operasional layanan tersebut ditunda sementara hingga regulasi resmi diselesaikan.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan pemerintah pada prinsipnya terbuka terhadap inovasi, termasuk di sektor transportasi. Namun, seluruh operasional tetap harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Secara prinsip kami terbuka terhadap inovasi yang masuk, namun tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku,” ujarnya saat melakukan inspeksi lapangan di basecamp PT Vahana Bajaj Sukses di kawasan Timbau, Tenggarong, Jumat (10/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rendi didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kukar, Ahmad Junaidi. Keduanya bahkan sempat mencoba langsung transportasi bajaj berbasis aplikasi tersebut untuk melihat kondisi dan kenyamanan layanan di lapangan.
Rendi menjelaskan, secara administrasi kendaraan, bajaj yang dioperasikan telah memenuhi persyaratan, seperti kepemilikan STNK dan izin dari kepolisian. Namun, izin sebagai angkutan umum berbasis aplikasi hingga kini masih dalam proses.
Karena itu, pemerintah meminta agar operasional yang bersifat komersial, khususnya penarikan tarif, untuk sementara waktu dihentikan.
“Kami minta operasionalnya ditahan dulu, terutama yang berbayar, sampai izin dan Perda-nya selesai,” tegasnya.
Saat ini, Pemkab Kukar bersama DPRD tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang akan mengatur operasional transportasi tersebut secara menyeluruh, mulai dari perizinan, tarif, hingga jumlah kendaraan yang beroperasi.
Menurut Rendi, keberadaan Perda menjadi penting agar aktivitas transportasi dapat berjalan tertib serta memiliki kepastian hukum yang jelas. Selain itu, pengaturan jumlah armada juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lalu lintas di daerah.
Ia menilai, kondisi lalu lintas di Tenggarong saat ini masih relatif terkendali. Namun, ke depan diperlukan perencanaan matang agar kehadiran transportasi baru tidak menimbulkan persoalan.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat adanya potensi positif dari kehadiran layanan tersebut, terutama dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Sementara itu, pihak pengelola PT Vahana Bajaj Sukses menyatakan komitmennya untuk mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku sambil menunggu proses regulasi rampung.
Perwakilan pengelola, Adi, mengapresiasi perhatian pemerintah daerah yang telah turun langsung meninjau operasional di lapangan.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan arahan dari pemerintah daerah. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah,” ujarnya.
Adi menjelaskan, layanan transportasi bajaj ini terintegrasi dengan aplikasi digital bernama Maxride, yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara praktis.
Menurutnya, kehadiran layanan tersebut menjadi langkah awal pengembangan transportasi berbasis aplikasi di daerah, bahkan diklaim sebagai yang pertama di Kalimantan Timur.
“Kami melihat animo masyarakat cukup baik, meskipun masih dalam tahap uji coba,” tambahnya.
Ia menegaskan, saat ini operasional masih bersifat terbatas dengan melibatkan sekitar 12 pengemudi. Adapun tarif dan skema layanan belum diberlakukan secara resmi karena masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah daerah.
Pihaknya juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kukar guna mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi semua kepentingan.
“Kami tidak ingin melanggar aturan. Untuk operasional penuh, kami menunggu hingga seluruh perizinan dan Perda benar-benar tuntas,” tutupnya.
(Danny)
