ayobaca.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 pada Selasa pagi (29/7/2025). Bertempat di Aula Lantai 1 Kantor Bappeda Kukar, Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menjaring masukan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WITA ini merupakan tahap kedua dalam penyusunan RPJMD, setelah sebelumnya diawali dengan kick-off meeting pada 1 Juli 2025.
Turut hadir Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Sekretaris Daerah Sunggono, jajaran DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, hingga mitra pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Aulia menegaskan pentingnya menjadikan data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam pembangunan Kukar ke depan. Hal ini, katanya, merupakan fondasi utama dalam upaya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola menuju visi besar nasional Indonesia Emas 2045.
“RPJMD ini harus menjadi instrumen nyata untuk membawa Kukar menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga sejahtera dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bupati Aulia menggarisbawahi enam isu strategis utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan ini:
1. Tingkat kemiskinan tinggi, mencapai 7,28%, melebihi rata-rata provinsi.
2. Pengangguran terbuka sebesar 4%, dengan target turun menjadi 3% pada 2030.
3. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, yang perlu diimbangi dengan hilirisasi dan penguatan sektor jasa.
4. Kerentanan lingkungan dan risiko bencana, yang menuntut pembangunan berbasis keberlanjutan.
5. Ketahanan sosial dan budaya lokal yang belum optimal.
6. Kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk kapasitas birokrasi yang masih perlu ditingkatkan.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Bupati menyampaikan visi besar daerah:
“Kutai Kartanegara Idaman Terbaik, Terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.”
Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam lima misi pembangunan, mulai dari pemerataan layanan dasar, hilirisasi ekonomi daerah, reformasi birokrasi, pelestarian budaya dan lingkungan, hingga pembangunan wilayah yang berkeadilan.
Aulia juga memperkenalkan 17 Program Dedikasi yang akan menjadi tulang punggung pelaksanaan RPJMD, yang terbagi dalam tiga pilar utama:
Kukar Maju (9 program): Fokus pada ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
Kukar Sejahtera (4 program): Menitikberatkan pada penguatan SDM dan pelestarian budaya.
Kukar Berkelanjutan (4 program): Mengusung pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan.
“Program-program ini adalah alat pengungkit pembangunan yang harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Aulia.
Ia pun menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menyukseskan dokumen ini.
“Program yang baik hanya akan berhasil jika ada rasa memiliki bersama. Forum hari ini adalah upaya menyatukan pandangan kita,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda Kukar Sunggono menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan wajib selaras dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur serta RPJPN Nasional.
“Setelah forum ini, akan dilanjutkan dengan konsultasi ke DPRD dan provinsi, disusul Forum Perangkat Daerah. Semua OPD diminta menyiapkan matriks program, cascading, serta indikator kinerja,” ungkapnya.
Dokumen final RPJMD Kukar dijadwalkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah paling lambat 23 Desember 2025.
Dengan terlaksananya forum konsultasi publik ini, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya untuk menyusun RPJMD secara inklusif, partisipatif, dan berbasis data. Harapannya, proses ini menjadi fondasi awal bagi terwujudnya pembangunan Kukar yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan hingga tahun 2030.
Penulis : Danny
Editor : Lutfi
