ayobaca.co, Kukar – Upaya Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa terus berlanjut. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pembangunan posyandu diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang memenuhi kriteria strategis, seperti padat penduduk dan telah memiliki lahan siap bangun. Strategi ini dianggap sebagai langkah realistis di tengah keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa proses seleksi lokasi pembangunan posyandu tidak dilakukan sembarangan, melainkan mengikuti petunjuk langsung dari Bupati Kukar berdasarkan sejumlah pertimbangan teknis dan sosial.
“Misalnya bayi dan balitanya banyak, kemudian nanti yang padat penduduk seperti itu. Kemudian tersedia tanah, yang penting itu lahan. Kalau belum tersedia, meskipun banyak (kebutuhan), karena di anggaran pembangunan ini tidak ada pembebasan lahan,” ungkap Arianto.
Menurutnya, aspek ketersediaan lahan menjadi penentu utama dalam eksekusi program ini. Karena itu, DPMD mengandalkan peran aktif pemerintah desa dan partisipasi masyarakat untuk menyediakan atau menghibahkan lahan secara sukarela.
“Jadi ada kolaborasi pemerintah desa yang menyiapkan lahan, ada masyarakat yang menghibahkan lahan, itu yang kita prioritaskan, kita data untuk kita bangun,” jelasnya.
Tak hanya soal lahan, kualitas bangunan dan fungsi posyandu juga menjadi perhatian. DPMD Kukar memastikan bahwa posyandu yang dibangun sesuai standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kukar.
“Tapi yang dibangun oleh DPMD itu posyandu yang kita standarisasi sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Ini kita memang programkan, bagaimana sudah ada di dalam RPJMD, optimalisasi dan revitalisasi posyandu,” tegasnya.
Hingga saat ini, terdapat 799 posyandu tersebar di Kukar. Namun karena keterbatasan sumber daya, DPMD memprioritaskan pembangunan pada titik-titik yang menunjukkan tingginya frekuensi kunjungan dan kebutuhan layanan.
“Tapi untuk menemukan mana yang prioritas, mana yang kita dulukan, itu sudah ada kami diarahkan oleh Pak Bupati. Apa yang prioritas? Karena kan 799 ga bisa kita penuhi dalam beberapa tahun karena anggaran, kemudian juga nanti waktu. Untuk prioritas itu biasanya sasaran kunjungan posyandu yang banyak,” pungkas Arianto. (Adv/yh)
