ayobaca.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendapat penilaian positif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Senin (14/7/2025). Kegiatan ini diikuti jajaran Pemkab Kukar dari ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Jalan Robert Wolter Mongisidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.
Dalam Rakornas tersebut, Kukar dinyatakan masuk kategori aman dalam pengendalian inflasi, berdasarkan hasil evaluasi terkini dari Indeks Perkembangan Harga (IPH).
“Artinya, barang-barang tersedia dan harga-harga yang dijual di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, masih dalam batas wajar,” ujar Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kukar, Haryo Martani, usai mengikuti rapat.
Menurutnya, harga-harga kebutuhan pokok yang ditemukan di lapangan masih berada dalam rentang Tingkat Acuan Tertinggi (TAT) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan stabilitas harga tetap terjaga.
Haryo menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah menjalankan prinsip 4K dalam pengendalian inflasi, yakni:
Keterjangkauan harga
Ketersediaan pasokan
Kelancaran distribusi
Komunikasi efektif
“Langkah itu telah kami laksanakan dan tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, kami dinilai telah menjalankan arahan pusat dengan baik,” tegas Haryo.
Terkait kebijakan baru pemerintah pusat, ia juga menyampaikan bahwa daerah diminta untuk segera menyerap beras SPHP dari Bulog, guna menekan potensi kenaikan harga beras di pasar.
“Bulog sudah diberi izin untuk mengeluarkan beras SPHP. Daerah yang harga berasnya berpotensi naik diminta segera menyerap stok dari Bulog,” jelasnya.
Adapun harga beras SPHP yang ditetapkan pemerintah adalah:
Harga dari Gudang Bulog: Rp11.300/Kg
Harga Eceran Tertinggi (HET): Rp13.100/Kg
Haryo menambahkan, jika pengambilan beras dilakukan langsung dari gudang, maka biaya distribusi dapat ditekan sehingga harga jual tetap sesuai dengan HET.
Dalam Rakornas tersebut juga dibahas program strategis nasional “3 Juta Rumah”. Meski program ini tidak berada di bawah kewenangan langsung Bagian Ekonomi, Pemkab Kukar tetap menyatakan dukungannya.
“Program itu bukan dibidangi langsung oleh kami. Tapi kami sudah berupaya mengundang pihak yang membidangi, yaitu Perkim melalui Prokom. Namun sayangnya mereka tidak hadir dalam rapat hari ini,” terangnya.
Meski demikian, pihaknya tetap menyatakan kesiapan mendukung program jika ada koordinasi lanjutan dari pusat.
Menutup keterangannya, Haryo menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Kukar terus berjalan secara optimal, berkat koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan program yang konkret. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam menekan inflasi, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional lainnya.
Penulis : Rahmiatul Daniansyah
Editor : Lutfi
